More Stories

Minggu, 22 Januari 2017

Jokowi-Prabowo Berteman, Fadli Zon Bicarakan Pilpres 2019



Heronesia.com - Tak lama lagi Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres untuk Pemilu 2019. Jika Prabowo kembali memutuskan nyapres, apa jadinya kemesraan Ketum Gerindra tersebut dengan Presiden Jokowi, yang akhir-akhir ini begitu hangat?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap arus bawah Partai Gerindra tak punya pilihan di Pilpres 2019 selain mengusung Prabowo Subianto. Desakan itu semakin santer. Konon, bulan depan Prabowo akan didaulat untuk nyapres, melengkapi dua pengalaman sebelumnya maju sebagai cawapres pasangan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009 dan jadi capres berduet dengan Hatta Rajasa pada 2014.

"Aspirasi dari bawah begitu, kita akan lihat waktu yang tepat untuk deklarasi," kata Fadli Zon.

Fadli tak memungkiri saat ini hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi begitu hangat. Namun bukan berarti keduanya tak mungkin berhadapan lagi di Pilpres 2019.

"Saya kira setelah Pilpres kemarin yang sudah ada berkali-kali pertemuan. Tapi saya kira kalau ketemu lagi di Pilpres 2019 kita akan dewasa dalam berpolitik dan berkompetisi. Biar rakyat nanti yang milih," kata Fadli.

Soal kemudian Prabowo dideklarasikan sebagai capres Gerindra dalam waktu dekat, Fadli menuturkan, itu semua sudah melalui perhitungan yang matang. Ia tak sepakat deklarasi pencapresan Prabowo pada 2017 terlalu dini.

"Malah Golkar sudah dari 2016 mencalonkan Pak Jokowi. Jadi saya kira relatif. Aspirasi di bawah kan sudah semakin mengarah ke konsensus meminta kembali Pak Prabowo untuk maju kembali," kata Fadli.

Lalu apakah kemesraan keduanya akan berlanjut jika berhadapan sekali lagi di Pilpres 2019?



Ketika Mpok Sylvi Seret Nama Jokowi Soal Hibah Bansos

Silviana Murni (kanan) dalam debat Pilkada DKI 13 Januari 2017.


Heronesia.com - Maret 2016 lalu, mantan Wakil Ketua DPRD Batam asal PKS Aris Hardi Halim, ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah Bansos. Dana hibah bansos diterima Aris selaku ketua Persatuan Sepakbola Batam. PS Batam menerima dana sebesar Rp.500 juta rupiah. Olehnya, dana tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya.

"Modusnya bermacam-macam, ada yang memanipulasi laporan pertanggungjawaban, mark-up dan menggelembungkan biaya kegiatan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, N.Rahmat SH.

Apakah Walikota Batam ikut terkena pidana korupsi atas tindak pidana korupsi Aris Hardi Halim tersebut?

Tentu tidak. Anggaran yang sudah dikucurkan ke masing masing penerima dana bansos tentu menjadi tanggung jawab si penerima bantuan tersebut.

Jadi kalo Mpok Sylvi koar koar bahwa bansos yang dterimanya sebagai ketua Kwarda Pramuka juga tanggung jawab Jokowi sebagai gubernur saat itu, dapatlah kita katakan Mpok Sylvi ini mungkin sudah rada miring. Maklum lagi terjepit. Biasanya kalo orang sedang terjepit, setanpun bisa dijadikan tumbal, apalagi Jokowi yang notabenenya sedang perang dingin dengan SBY ayah dari AHY pasangannya di Cagub DKI.

Sejatinya jika anggaran yang kamu terima dari pos APBD itu bisa kamu buktikan penggunaannya tanpa manipulasi, fiktif, mark up atau tipu tipu gak perlu bikin sensasi aneh aneh deh. Cool aja. Buktikan saja kemana uang itu lari. Apakah benar ke kegiatan Pramuka atau menguap tak tahu entah kemana.

Kamu kira orang bodoh ya. Elu yang terima duitnya, orang lain yang kamu seret seret. Betinalah kalo mau jadi pemimpin..ehh salah jantanlah kalo mau jadi pemimpin.
Aduhh mpok mpok...ngawur apa linglung kamu ya.



****
Calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Sylviana Murni dicecar pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri selama tujuh jam Jumat (20/1) .

Usai diperiksa, Sylvi, menjelaskan sejumlah hal, termasuk tentang pemanggilannya itu seharusnya tidak berkaitan dengan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Gerakan Pramuka 2014 dan 2015.

”Dalam surat panggilan memang dipanggil nama saya, tetapi di sini ada kekeliruan, di sini (ditulis diperiksa untuk) pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta, tetapi ini bukan dana bansos tetapi ini adalah dana hibah. Saya akan menyampaikannya dengan bukti yang jelas,” kata Sylvi usai diperiksa.

Menurutnya dana ini berdasarkan SK Gubernur nomor 235 tahun 2014 tertanggal 14 Feruari. SK itu, menurutnya, ditandatangani oleh gubenur DKI Jakarta masa itu, yakni Joko Widodo (Jokowi).

”Di sana disampaikan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD melalui belanja hibah. Jadi jelas di sini bukan bansos, tetapi hibah,” tegasnya.

Selanjutnya, Sylvi melanjutkan, dana yang dikucurkan Rp 6,8 miliar. Dia sudah mengelola dana itu bersama pengurus Kwarda kepengurusan 2013-2018. Hasil kegiatan pada 2014 menurutnya sudah ada auditor independen yang menyatakan bahwa semua kegiatan adalah wajar.

”Jadi di sini disampaikan bahwa laporan audit atas laporan keuangan Kwarda Gerakan Pramuka 2014 telah kami audit pada 23 juni 2015 dengan pendapat wajar. Selanjutnya, bahwa dari dana Rp 6,8 miliar itu, ada yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal, antara lain waktu. Ini ada bukti pengembalian (dana) ke kas daerah sejumlah Rp 801 juta sekian, ini pengembalian,” sambungnya.

Jadi, Sylvia merasa, dirinya sudah menyampaikan semua kegiatan secara terbuka bersama bukti-buktinya. Dia berharap media jangan memberitakan hal yang tidak sesuai. Dia juga akan memberi tambahan keterangan lebih detail kepada penyidik.



Heboh Spanduk Pelarangan Wayang Kulit Karena Bukan Syariat Islam

Wayang Dilarang, Gus Ipul: Spanduk di Islam Dulu Enggak Ada

Heronesia.com - Netizen dihebohkan foto spanduk berisi larangan pagelaran wayang kulit karena tidak sesuai syariat Islam di Jakarta Pusat. Foto itu menjadi viral dan memantik respons dari beberapa tokoh, termasuk jurnalis senior yang juga sastrawan, Goenawan Muhammad.

Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, spanduk tersebut berbunyi: Pemutaran Wayang Kulit Bukan Syariat Islam. Bagian bawah spanduk tertulis Aliansi Masyarakat Muslim Se Jak-Pus. 

Viral spanduk larangan wayang kulit itu terpantau juga oleh salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf.

"Hari ini saya terima foto yang jadi viral, foto spanduk yang berisi bahwa wayang kulit bukan budaya Islam. Spanduk-spanduk seperti ini kelihatannya sepele, tapi cukup mengganggu," katanya di sela-sela acara pelantikan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Jawa Timur, Minggu, 22 Januari 2017.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, wayang kulit sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan digunakan para waliyullah menyebarkan agama Islam di negeri ini. 

“Wayang itu warisan para wali. Wayang bisa jadi media dakwah, media pemersatu, dan media silaturrahmi," ujarnya.

"Kalau wayang dianggap bukan tradisi Islam, pasang spanduk dulu di Islam juga tidak ada. Kalau dirunut-runut, arisan dulu di Islam juga tidak ada," kata Wakil Gubernur Jawa Timur itu.

Gus Ipul ikut prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Menurutnya, percaturan politik di negeri ini sudah tidak baik dan mengarah pada perpecahan bangsa. Politik yang dijalankan oleh para elit dan tokoh masyarakat jauh dari tujuan konstruktif dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Gus Ipul menyebut dinamika politik yang berkembang di Indonesia saat ini dengan istilah politik caci-maki dan politik gontok-gontokan. 

"Saya berharap hentikanlah politik gontok-gontokan ini. Mari bersama berbuat untuk kepentingan bangsa," katanya.





Ormas-Ormas di Bali Dukung Polisi Mengusut Kasus Penghinaan SARA Yang Dilakukan Pengurus FPI

1.000 Anggota Ormas Bali Melakukan Apel Bersama Desak Polisi Usut FPI


Heronesia.com - Pada Minggu, 22 Januari 2017, pagi hari, sekitar seribu anggota organisasi kemasyarakatan di Bali, menggelar apel siaga mendukung polisi untuk mengusut anggota pengurus Front Pembela Islam dalam kasus penghinaan menggunakan isu SARA. Dukungan itu sebagai bukti kesetiaan terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar peserta berasal dari ormas Baladika yang berasal dari sejumlah kota di Bali. Namun ikut bergabung juga ormas Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Bali, Angkatan Muda Siliwangi, serta eksponen dari Ansor Denpasar.

“Keberagaman itu warisan nenek moyang kita. Bangsa ini bukan didasari oleh suku, agama dan ras,” kata Ketua Dewan Pembina Baladika Bali Nyoman Gde Sudiantara.

Dalam pernyataan resmi yang dibacakan, peserta apel siaga mendukung pemerintah yang sah sesuai dengan konstitusi. 

Kedua, mereka menolak keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme. 

Ketiga, masyarakat mendukung Kepolisian Daerah Bali untuk segera melakukan tindakan dan langkah, sesuai prosedur hukum dan perundangan yang berlaku terhadap semua pelaku fitnah dan provokasi yang menimbulkan perpecahan dan konflik SARA. 

Keempat, peserta sangat menyayangkan atas pernyataan dari Sekjen FPI Munarman yang memfitnah pecalang. 

Kelima, mereka meminta umat beragama di Bali untuk tenang dan menjaga perdamaian.

Agus Samijaya yang mewakili Bamus Bali menegaskan, sikap intoleransi sudah menjadi gangguan bagi stabilitas bangsa. Warga Bali asal Pasundan itu menolak segala bentuk intoleransi dan mengecam segala bentuk tindakan yang memecah belah NKRI.

“Kita harus bersatu demi menjaga keutuhan NKRI dan mempertahankan kebinekaan,” katanya menegaskan. 

Acara diakhiri dengan penampilan seni Rodat dari kampung muslim Kepaon, Denpasar. Tarian ini biasanya ditampilkan saat acara umat muslim seperti perayaan Maulid Nabi.




"Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ulama Yang Memang Ulama"

Rizieq Diperiksa, Massa Akan Penuhi Masjid Al Azhar Lagi

Heronesia.com - Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Syihab dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin, 23 Januari 2017. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan fitnah logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia. 

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Novel Bamukmin menyatakan pemeriksaan ini bakal dikawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). 

"Mengenai jumlah massa, sulit untuk diperkirakan. Mungkin ratusan ribu. Tapi bisa sejutaan mengingat besok adalah hari kerja," kata Novel.

Menurut Novel, massa akan berkumpul di Masjid Al-Azhar pada pukul 07.00. Kemudian, massa akan melakukan long march ke Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman. Dalam aksi tersebut, massa akan mengawal kasus Rizieq karena mereka menilai kasus-kasus yang menyeret Rizieq tersebut merupakan sebuah kriminalisasi.

"Kami meminta, hentikan kriminalisasi terhadap ulama yang memang ulama adalah garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara," kata Novel. 

Pemanggilan terhadap Rizieq tersebut terkait dengan laporan dari Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah dan Solidaritas Merah Putih soal logo palu-arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia.

Selain itu, Rizieq dilaporkan dalam sejumlah kasus. Sukmawati Soekarnoputri, putri mantan Presiden Sukarno, melaporkan Rizieq dengan tuduhan penghinaan terhadap Pancasila. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga melaporkan Rizieq terkait dengan penistaan agama.


Bupati Bantul Pertahankan Camat Katolik Yang Ditolak Islam Fanatik Garis Keras

Yulius Suharta.


Heronesia.com - Selama sebelas bulan menjadi Bupati Bantul, Yogyakarta, Suharsono sudah tiga kali menghadapi tindakan intoleransi. Pada Juli 2016, sekelompok orang meminta dia menutup Gereja Baptis Indonesia Saman di Kecamatan Semon. 

Tiga bulan kemudian, kelompok yang sama meminta pemerintah membongkar patung Yesus di Gereja Santo Yakobus Alfeus di Kecamatan Pajangan.

Pada bulan ini kelompok yang sama berdemonstrasi meminta Suharsono mencopot Yulius Suharta, yang ia lantik menjadi Camat Pajangan pada 30 Desember 2016, karena beragama Katolik. 

Seperti sebelumnya, Suharsono bergeming. Ia menolak mengikuti permintaan-permintaan itu. 

“Saya angkat dia sesuai dengan kompetensinya, bukan karena agamanya,” kata dia.

Suharsono menjadi bupati dengan mengalahkan calon inkumben. Bersama Abdul Halim, ia membukukan 52,8 persen suara. Berikut petikan wawancara yang dilansir dari Tempo. 

Apa pertimbangan Anda mengangkat Yulius Suharta?
Sesuai dengan kompetensinya. Saya tes psikologi. Saya tidak mengangkatnya dari sudut pandang agama. Tidak ada aturan yang saya langgar. 

Ada tim penilainya?
Dari Jurusan Psikologi Universitas Gadjah Mada dan Kepolisian Daerah Yogyakarta. Seleksi melalui lelang pihak ketiga. Saya tak sembarangan mengangkat orang. 

Kenapa Anda tempatkan dia di Pajangan?
Untuk menyatukan sesama umat beragama agar saling menghargai, menjaga kerukunan, menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras.

Pemrotres tak terima karena masyarakat Pajangan mayoritas muslim....
Sudah saya cek, yang memprotes itu hanya sekelompok kecil. Saya sudah turun ke lapangan. Di Kecamatan Pajangan ada tiga kelurahan. Justru mereka tidak tahu ada masalah seperti ini.

Jadi Anda akan mempertahankan Yulius sebagai Camat Pajangan?
Ya, wong kerja saja belum, kok saya disuruh mengganti? Apa dosa dia? Saya akan mendiskusikannya dulu dengan satuan perangkat kerja daerah. Saya tidak akan menggunakan kepemimpinan otoriter. Februari baru ambil kesimpulan, tetap sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Partai pendukung Anda malah mendukung kelompok intoleran....
Saya sudah memanggil mereka. Saya sampaikan rencana dan programnya. Sudah ada diskusi dan mereka mendukung. Enggak ada masalah. Yang komplain cuma sekelompok kecil dari tokoh agama. Kok, enak sekali merintah bupati?

Ada permintaan Camat Pajangan dipindah ke daerah yang penduduknya mayoritas nonmuslim....
Saya lihat dahulu. Keputusan saya berdasarkan survei.

Yogyakarta terlihat semakin intoleran. Apakah seperti itu menurut Anda?
Saya muslim yang ingin menciptakan kerukunan beragama. Soal Gereja Baptis Indonesia Saman yang diperkarakan gara-gara izinnya tidak ada selama 10 tahun, saya panggil Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini agama diakui pemerintah, kenapa dilarang? Menteri dan presiden pun enggak punya hak dan wewenang membubarkan.
Saya izinkan GBI Saman berdiri. Orang-orang mendemonstrasi saya. Ada ketuanya bersama delapan orang. Saya ajak diskusi. Lalu saya bilang gereja saya izinkan berdiri dengan syarat melampirkan 60 tanda tangan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kelompok itu menduga tanda tangan itu palsu. Kok tahu? Mereka jawab mau mengecek.

Saya bilang silakan cek. Tapi wewenang Anda sebatas mengecek. Kalau tanda tangan terbukti palsu, jangan emosional. Saya bilang, yang ambil tindakan adalah saya, bukan Anda. Kalau Anda emosional, mengebom pakai molotov, orang yang saya cari adalah Anda. Anda orang pertama yang saya tangkap.

Anda tak takut ditekan mereka? 
Enggak. Saya kenyang pengalaman dalam menangani kasus. Enggak bingung dengan kasus seperti ini. Sudah biasa di Jakarta. Yang penting sesuai dengan undang-undang. Kalau ada yang protes, saya tunjukkan dasarnya. Saya tidak ngawur. 

Siapa kelompok intoleran ini? 
Mereka kelompok Islam fanatik garis keras.



Gara-Gara Ini, Pabowo Subianto Tidak Respek Pada Lembaga Survei

Prabowo Tidak Respek dengan Lembaga Survei, Ini Alasannya

Heronesia.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah tidak respek terhadap beberapa lembaga survei yang melakukan polling dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. 

“Yang jelas saya sudah tidak respek. Kepintarannya dipakai membohongi rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku prihatin terhadap hasil polling seperti itu yang beredar di masyarakat. Namun, dia tidak menyebutkan nama lembaga surveinya. Menurut Prabowo, lembaga survei pada umumnya dibayar dalam melakukan polling. 

“Tapi, semestinya mereka terbuka dan jujur terkait pihak yang mengontraknya,” ujar Prabowo.

Berbeda dengan lembaga survei yang disampaikan tersebut, Prabowo mengaku tidak mempersoalkan hasil survei internal terhadap pasangan Anies-Sandi. Sebab, menurut Prabowo, tiap lembaga survei yang bekerjasama dengan salah satu pasangan calon, sudah pasti merilis hasil yang menyatakan elektabilitas calon itu lebih tinggi ketimbang lawannya. 

“Polling ini senjata politik dan dipakai orang banyak duit,” kata Prabowo.

Sejumlah survei yang dirilis belakangan ini muncul dengan hasil yang beragam. Misalnya, temuan dari lembaga survei Poltracking Indonesia yang pada Januari ini menempatkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni berada di posisi paling atas dengan 30,25 persen.  

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat berada pada elaktabilitas 28,88 persen. Sedangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meraih 28,63 persen. Namun, Poltracking mengingatkan bahwa hasil survei ini tidak dapat menyimpulkan siapa pemenang sementara dalam Pilkada mendatang. 

Sedangkan survei Lingkaran Survei Indonesia pada Januari ini menujukkan hasil yang jauh berbeda dengan Poltracking. LSI menempatkan pasangan Anies-Sylvi di posisi paling buncit dengan angka 21,4 persen, jauh di bawah pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan 32,6 persen, dan pasangan Agus -Sylvi sebesar 36,7 persen.




Berita Terbaru

Top Ad 728x90

Top Ad 728x90