Sabtu, 15 April 2017

Fahri Hamzah "Cemburu", DPR Tidak Pernah Dikawal TNI-Polri Seperti Penyidik KPK



Heronesia.com - Pasca insiden penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana memberi pengawalan kepada penyidik KPK. Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terheran-heran anggota DPR tidak ditawari pengawalan khusus oleh Polri dan TNI layaknya penyidik KPK. 

"Kenapa kalau ada penyidik KPK diserang orang, tentara pun menawarkan diri untuk melindungi. Kenapa DPR tidak juga mendapat persepsi seperti itu?" tutur Fahri.

Fahri mengatakan, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang pemilihan anggotanya membutuhkan anggaran besar. Kewenangan yang dimiliki DPR pun tidak kalah besar. Sehingga pengawalan pun dinilai perlu.

Politikus yang telah dipecat oleh PKS itu menyoroti kontradiksi perlakuan yang diterima koleganya di pucuk pimpinan parlemen, Setya Novanto. Fahri menilai status pencegahan terhadap Setya tidak prosedural.

Alih-alih dicegah, Fahri menyebut intitusi atau kelembagaan di Indonesia seharusnya bisa saling menghargai.

"Makanya ada ketetapan MPR tentang etika lembaga negara. Budaya institusi harus dijaga," kata Fahri.

Sebelumnya, pasca penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras, pimpinan aparat Polri dan TNI menawarkan pengawalan kepada penyidik KPK.

"Memang saya sarankan dikawal. Tapi saya serahkan pada ketua KPK. Kalau ketua KPK meminta dilakukan pengawalan, maka akan kita lakukan pengawalan," kata Tito.

Di lain pihak, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun menawarkan hal yang sama. Gatot menyatakan siap mengirim anggota terbaiknya demi keamanan penyidik KPK dalam menjalankan tugas. 

"Saya berikan pasukan yang terbaik. Dan saya tidak akan menyebutkan siapa orangnya. Kami beri pengawalan tidak terlihat," ujar Gatot.





Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement