Rabu, 17 Mei 2017

Djarot: Bantuan Sistem non-tunai Mendidik Masyarakat dan Aparatur Negara Agar Tidak Korupsi


djarot

Heronesia.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai meninggalkan budaya menggunakan uang tunai dalam setiap program yang dijalankannya. Mulai dari pembayaran gaji pegawai hingga pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan lainnya dilakukan secara non-tunai atau cashless.

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku memiliki pengalaman buruk dengan program Bantuan Langsung Tunai. Kala itu dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar dan harus membagikan bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut kepada masyarakat.

"Waktu saya di Blitar saya malu ketika ada BLT waduh di kelurahan kecamatan antre orang miskin kayak pengemis gitu loh. Yang saya kadang-kadang gregatannya mereka kaya-kaya loh, bawa motor. Sekarang enggak boleh lagi. Bayangkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5).

Lebih mirisnya lagi, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, banyak di antara warga yang menerima bantuan adalah orang yang masih sanggup kerja. Mereka malah sibuk mengantre sampai berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 200-300 ribu.

"Harga diri di mana. Yang menerima itu yang berhak. Tadi saya sampaikan fakir miskin, anak yatim, para janda, tetapi kalau mereka masih kuat bisa kerja ya kerja dong. Makanya di Jakarta ada PPSU, pasukan oranye, pasukan biru, untuk kerja, ini program padat karya tapi terkontrol karena cashless," jelasnya.

Menurutnya, program bantuan tunai kurang tepat diterapkan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Selain memberikan pendidikan yang buruk, kerap kali bantuan ini sering tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan beberapa pihak untuk mencari keuntungan pribadi.

"Apa kita mau mendidik bangsa kita sebagai bangsa pengemis. Suruh kerja susah. Cashless itu bener-bener yang berhak orangnya. Penggunaannya tepat. Bagi mereka yang mampu masih kuat ya kerja dong. Masa kita kalah sama ayam. Cari makan sendiri dia," tegasnya.

Djarot mengatakan, dengan sistem non-tunai ini mendidik masyarakat dan aparatur negara agar tidak korupsi. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan fakir miskin dan anak telantar merupakan tanggung jawab negara.

"Tolong disalurkan dengan sebaik-baiknya. Camat lurah, dinsos bukalah hati kalian untuk membantu karena belum mencapai target. Tolong turun ke lapangan. Kita harus bantu mereka," tutupnya. 

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement