Selasa, 16 Mei 2017

Hakim Kasus Ahok Dipindahkan Ke Bali, Ini "Protes" Tokoh Masyarakat Bali




Heronesia.com - Pada Februari lalu, Polda Bali menetapkan Munarman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap pengawal hukum adat Bali atau pecalang. Namun, kasus itu belum dilimpahkan ke kejaksaan. Selama ini Tokoh masyarakat Bali, I Gusti Ngurah Harta bersama sejumlah elemen masyarakat Bali terus mendesak agar kasus Munaman dituntaskan.

Sementara itu, Dwiarso Budi Santiarto mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjadi ketua majelis hakim sidang penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahya Purnama alias Ahok dipindahtugaskan ke Pengadilan Tinggi Bali. 

I Gusti Ngurah Harta menilai kepindahan Dwiarso bisa mempengaruhi putusan-putusan pengadilan. 

"Ini berbahaya bagi kita yang mencintai keberagaman," ujarnya yang memiliki ribuan pengikut melalui perguruan spiritual Sandhi Murthi.

Perlu diketahui, tiga dari lima anggota majelis hakim dalam sidang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat promosi menjadi hakim tinggi.

Dwiarso Budi Santriarto -yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara- diangkat menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Bali.

Sementara wakilnya, Jupriyadi, dipromosi menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung dan Abdul Rosyad pindah ke Sulawesi Tengah sebagai hakim pengadilan tinggi setempat.

Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Ketut Gede, menepis anggapan bahwa ada semacam konspirasi sehubungan dengan kepindahan Dwiarso ke Bali. Menurutnya, promosi hakim adalah hal yang wajar dan suatu saat pun pasti akan dipindahkan lagi.

"Buktinya, dia dimutasi bersama ratusan hakim lainnya. Dia juga tak mendapat jabatan khusus dan hanya menjadi hakim biasa," kata Ketut.

Ketut juga membantah keterkaitan antara kepindahan Dwiarso ke Bali dan kasus Munarman yang perkaranya kini masih diproses di Kepolisian Daerah Bali. 

"Sebaiknya jangan mengembangkan prasangka-prasangka," ujarnya.

Kepindahan Dwiarso ke Bali, menurut Koordinator Gerakan Menolak Radikalisme (GRAK) Bali Nyoman Mardika, adalah sesuatu yang tak bisa ditolak mengingat Mahkamah Agung berwenang atas mutasi hakim.

"Tetapi kami tidak tinggal diam untuk terus melakukan pengawasan kepada putusan para hakim dalam kasus-kasus yang terkait dengan keberagaman. Kami juga akan meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim yang terindikasi memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu," ujarnya.





Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement