Rabu, 10 Mei 2017

HTI Mengadu ke DPR, Politisi Nasdem Sebut Fadli Zon Kekanak-kanakan



Sejumlah perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyambangi Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Rabu (10/5/2017). Di DPR, perwakilan HTI diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Kedatangan mereka adalah untuk melakukan pertemuan dan menyampaikan aspirasi terkait rencana pembubaran ormas tersebut oleh pemerintah.

Politisi Nasdem Taufiqulhadi menilai Fadli Zon kekanak-kanakan. Pasalnya hal tersebut kata Taufiqulhadi bisa mencoreng ketegasan pemerintah dalam membubarkan HTI.

"Kami sangat sesalkan tindakan yang kekanak-kanakan ini," ujar Anggota DPR Komisi III tersebut, Rabu (10/5/2017).

Taufiqulhadi memaparkan apapun alasannya, Fadli Zon dinilai salah langkah dalam memberikan kesempatan kepada HTI untuk bertemu.

"Sikap Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang menerima delegasi HTI secara resmi di DPR RI merupakan suatu tindakan yang tidak tepat," kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi menambahkan keputusan Fadli Zon menerima dengan tangan terbuka HTI bisa membuat publik salah kaprah memandang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Taufiqulhadi pun menilai pertemuan pimpinan DPR dengan HTI bisa merusak keputusan pemerintah.

"Dapat mengirimkan pesan yang salah langkah kepada publik," kata Taufiqulhadi.

Sebelumnya, Juru Bicara HTI Ismail Yunanto, mengatakan pihaknya tak menginginkan langkah pemerintah tersebut berlanjut. Sebab, HTI merupakan organisasi legal berbadan hukum sehingga memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan dilindungi konstitusi.

Ia juga membantah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila. HTI, kata dia, menyampaikan ajaran Islam sehingga tak bertentangan dengan Pancasila.

Bahkan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) HTI, menurut dia, mencantumkan penjelasan bahwa HTI adalah organisasi dakwah yang bergerak di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ismail menambahkan, HTI juga memberi kontribusi penting bagi pembangunan SDM di Tanah Air, mengkritisi berbagai peraturan perundangan yang liberal yang berpotensi merugikan bangsa, sosialisasi antinarkoba, hingga membantu korban bencana alam.

"Jadi tudingan bahwa HTI tidak punya peranan positif tidak benar," kata Ismail.

"Kami juga mohon pimpinan DPR untuk mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan (pembubaran) ini," tuturnya.

Pemerintah memutuskan pengajuan pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan HTI. Sebab, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas.


Keputusan pembubaran HTI tersebut, menurut pemerintah, telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.


Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement