Kamis, 27 September 2018

Polemik Aturan Reklamasi dan Momen Politik Anies Baswedan Menjelang Satu Tahun Gubernur DKI



Heronesia.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penghentian proyek reklamasi ditandai dengan pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan proyek tersebut.

Anies mengumumkan sendiri keputusan penghentian itu kemarin beberapa saat setelah mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan, hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9).


Dengan itu, maka proses pembangunan di 13 pulau reklamasi dihentikan. Sedangkan untuk empat pulau reklamasi yang telah terbangun, Anies menyatakan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Nelayan menggunakan perahu melintas pulau hasil reklamasi saat proyek tersebut belum dihentikan Pemprov DKI. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Anies menerangkan pencabutan izin reklamasi tersebut dilakukan setelah pembentukan Badan Pengelolaan Pulau Reklamasi lewat Pergub Nomor 58 Tahun 2018. Pergub yang diundangkan pada 7 Juni 2018 tersebut dibuat berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantau Utara Jakarta.

Pembentukan badan reklamasi tersebut sempat membuat Anies dituding akan kembali melanjutkan proyek reklamasi. Pasalnya, hampir di saat sama Pergub itu terbit Anies telah menyegel bangunan dan proyek di pulau C dan D hasil reklamasi.

Namun, menurut Anies, Badan yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI itu justru bertugas melakukan kajian terhadap seluruh izin atas proyek reklamasi tersebut hingga akhirnya dapat diambil keputusan untuk mencabut izin reklamasi.

"Badan bisa mengeluarkan izin, tapi badan juga bisa mencabut izin dan proses pencabutannya dilakukan dengan ketentuan yang ada," ujar Anies.


Saidi, salah seorang nelayan, menunjuk keberadaan pulau reklamasi di Teluk Jakarta, 17 Januari 2017. Saidi menilai proyek reklamasi mengorbankan mata pencaharian nelayan tradisional dari laut. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Tigor Hutapea mengapresiasi langkah Anies yang melakukan pencabutan izin atas proyek reklamasi tersebut.

"Apa yang dilakukan Anies itu sudah tepat. Salah satu langkah yang dilakukan Anies untuk menghentikan reklamasi, mencabut izin itu sudah tepat," kata Tigor kepada CNNINdonesia.com, Rabu (26/9).

Kendati demikian, Tigor menilai pencabutan izin tersebut tak serta merta bisa menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Pencabutan izin menurutnya tak menutup pintu bagi pihak lain yang berniat mengajukan izin baru.

Atas dasar itu Tigor mendesak Anies untuk membuat aturan atau dasar hukum yang tegas soal menihilkan reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Aturan tersebut, kata Tigor, harus berisi tentang larangan tegas untuk melarang reklamasi di Jakarta.

Anies sendiri diketahui akan segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perencaan zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Namun Anies belum menjelaskan secara rinci apa saja yang nantinya diatur dalam Raperda tersebut.

Tigor berharap Perda yang tengah dirancang Pemprov DKI tersebut nantinya bisa menjadi aturan tegas untuk melarang proyek reklamasi di Jakarta.

"Tapi kalau sudah ruang laut diatur, ruang darat diatur, tidak boleh ada reklamasi, tidak boleh ada bangunan, ini selesai, [semuanya harus diatur] dalam Perda," tutur Tigor.


Lebih dari itu, Tigor menyarankan pulau hasil reklamasi yang sudah jadi yakni Pulau C, D, G, dan N agar dibongkar saja. Apalagi, sambungnya, jika ternyata justru memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pulau tersebut.

Misalnya saja, kata Tigor, di wilayah Dadap (Tangerang) dan Muara Kamal (Jakarta Utara) yang terletak di dekat pulau C dan pulau D kerap terjadi banjir ketika laut pasang.

"Kalau ternyata berdampak serius seperti itu, kami dari KSJ menganggap sebaiknya dibongkar saja itu," katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, jika Anies bisa memberi kepastian bahwa pulau-pulau reklamasi tidak akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, ia pun tak mempermasalahkan jika pulau tersebut dibiarkan.

Namun, ia mengimbau, jika nantinya pulau tersebut dibiarkan, maka pemanfaatannya harus benar-benar ditujukan untuk masyarakat.

Anies sendiri mengklaim pemanfaatan pulau-pulau yang sudah jadi tersebut akan dimanfaatkan untuk publik sebaik-baiknya.

"Memastikan bisa dikelola tapi dengan biaya yang murah, mau dimanfaatkan seperti apa, ya silakan, tapi toh harus diaudit dulu, harus dikaji," kata Tigor.

Pencabutan Izin Dinilai Tak Selesaikan Persoalan Reklamasi


Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pencabutan izin prinsip dan izin pelaksanaan oleh Anies tak serta merta menyelesaikan atau menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Alasannya, kata Agus, aturan atau dasar hukum soal reklamasi tersebut sudah salah sejak awal.

"Saya sudah katakan dari awal ini salah di ujungnya, di regulasinya, mau dibolak-balik enggak akan pernah beres," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/9).

Agus menyampaikan dasar hukum dari proyek reklamasi tak hanya diatur dalam Keppres 52/1995 saja, tetapi juga ada aturan lain yang mengatur soal reklamasi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan revisi dari Undang-Undang 27 Tahun 2007.

"Undang-undang yang sudah ada sebaiknya di-review lagi saja," katanya.

Agus pun menyebut upaya Anies menghentikan proyek reklamasi dengan cara pencabutan izin tersebut, tanpa dasar hukum yang tegas melarang reklamasi justru hanya menjadi sekedar seremonial.

"Dari dulu juga begitu," ucap Agus.

Polemik Aturan Reklamasi dan Momen Politik Anies BaswedanAnies Baswedan saat berkampanye untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara, 8 Februari 2017. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Momen Politik Anies

Di satu sisi pengamat politik Bawono Kumoro mengatakan kebijakan yang diambil oleh Anies terkait reklamasi tersebut akan memberikan dampak elektoral tersendiri.

Bawono menuturkan dengan penghentian proyek reklamasi tersebut, secara tak langsung bisa meningkatkan popularitas Anies di mata masyakarat Jakarta, khususnya di kalangan menengah ke bawah yang merasakan langsung dampak dari reklamasi tersebut.

"Karena ini (reklamasi) isu populis, sangat mengena di segmen menengah ke bawah," ucap Bawono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/9).

Apalagi penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta diketahui menjadi salah satu janji kampanye Anies di pada Pilkada DKI 2017. Artinya, kata Bawono, dengan mencabut izin reklamasi maka Anies telah melunasi salah satu janji kampanyenya.

Bawono menuturkan pemenuhan janji menghentikan proyek reklamasi menjadi salah satu cara Anies untuk menunjukkan jika dirinya memang telah melakukan sesuatu bagi Jakarta di masa kepemimpinannya.

"Strategi semacam itu dilakukan oleh Anies," katanya.


Belum lagi, sambungnya, momen mengumumkan penghentian proyek reklamasi dilakukan beberapa pekan sebelum peringatan Anies setahun menjabat Gubernur DKI. Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI pada 16 Oktober lalu.

Sandiaga sendiri telah memilih mundur demi menjadi peserta Pilpres 2019, sehingga Anies sejauh ini merupakan kepala daerah tunggal DKI Jakarta.

"Bicara politik, bicara momen, Anies sadar sebentar lagi satu tahun [menjabat], orang akan menyorot dia. Dia ingin ada persepsi bagus," tutur Bawono.

Terlepas dari itu, kini Anies telah menuntaskan salah satu janji kampanye dengan mencabut izin pembangunan 13 pulau reklamasi.

"Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta," kata Anies.
Next article Next Post
Previous article Previous Post